Kegiatan ini menjadi forum evaluasi dan perumusan langkah perbaikan tata kelola, khususnya dalam aspek transparansi, efektivitas, dan pelayanan publik.
Ketua Bawaslu Kota Padang, Ersnanda, menyebut rapat tersebut sebagai momentum memperkuat komitmen internal dalam mendorong reformasi birokrasi.
“Kegiatan ini menjadi ruang diskusi untuk membahas persoalan dan mencari solusi ke depan terkait perbaikan birokrasi di lingkungan Bawaslu Kota Padang,” ujarnya.
Ia juga berharap dukungan media tetap terjalin guna menjaga eksistensi lembaga, terutama pada masa non-tahapan, melalui publikasi kegiatan Bawaslu.
Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi, Akhiro Murio, menegaskan reformasi birokrasi harus dilakukan secara menyeluruh oleh seluruh aparatur.
“Reformasi birokrasi merupakan upaya sistematis dan menyeluruh. Jika tidak dilakukan bersama, maka tujuannya tidak akan tercapai,” katanya.
Ia menekankan seluruh jajaran harus mampu menerima laporan masyarakat tanpa bergantung pada divisi tertentu, karena Bawaslu dipandang sebagai satu kesatuan oleh publik.
Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas, Firdaus Yusri, menambahkan pentingnya disiplin dan profesionalitas aparatur dalam mendukung reformasi birokrasi.
“Tidak ada alasan untuk berleha-leha. Kita lembaga publik yang harus selalu siap melayani,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Padang, Hengky Eka Putra, menyebut kegiatan ini bagian dari percepatan program lembaga, dengan menekankan integritas sebagai dasar tanggung jawab personal dan kelembagaan.
“Kinerja harus berpedoman pada perjanjian kinerja dan dapat dipertanggungjawabkan melalui laporan yang jelas,” katanya.
Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kota Padang menegaskan komitmen memperkuat tata kelola yang transparan, efektif, dan akuntabel. (***)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar